Dasar hukum mengungkapkan pendapat di muka umum……

Diposting pada

Pertanyaan :


Dasar hukum mengungkapkan pendapat di muka umum……

Jawaban :

A.Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 28 UUD
1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang
undang” Dan pasal 28 E ayat 3 berbunyi: “Setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

B.Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998.
Pasal 19 yaitu: “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

C.Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 3 ayat 2
sebagai beriktu: “Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan
menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau
tulisan melalu media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan
nilai nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan
keutuhan bangsa.

D.Undang Undang NO.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Pasal 2 ayat 1 :”Setiap
warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan
pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemonstrasi dalam
kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang Undang.
Pasal 4
dijelaskan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum adalah Menempatkan Tanggung Jawab sosial, Mewujudkan Iklim yang
kondusif, Mewujudkan Perlindungan Hukum, dan mewujudkan kebebesan
bertanggung jawab.

Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa pendapat di muka umum dilakukan dengan 4 cara yaitu: Unjuk Rasa, Pawai, Mimbar Bebas, dan Rapat Umum.
Pasal 9 ayat 2
menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum sebagai mana
dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan di tempat tempat umum kecuali
Dilingkungan istana kepresidenan tempat ibadah dan lain lain.


E.Undang Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
Di Dalam pasal 1
butir 1 disebutkan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran,
pengiriman dan atau penerumaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda
tanda isyarat, radio, gambar dan lain lain. Dan selanjutnya pasal 3
menyebutkan bahwa telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk
mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, kehidupan ekonomi dan kegiatan
pemerintah

F.Undang Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Undang undang
ini telah menjamin hak mengemukakan pendapat media Pers. Undang undang
ini juga menjamin kebebasan pers di Indonesia. Masyarakat indonesia juga
berhak mendapatkan informasi dan menyampaikan Informasi.

G.Undang Undang No.32 Tahun 32 Tentang Penyiaran.
Undang undang
ini mengatur penyiaran dan lembaga penyiaran di Indonesia. Penyiaran
merupakan salah satu sarana bagi hak menyampaikan pendapat dan
memperoleh Informasi. Kemerdekaan menyampaikan pendapat telah diatur
dalam peraturan perundang undangan, maka setiap warga negara berhak
mematuhi peraturan peraturan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam pasal
29 tersebut menetapkan ketentuan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.